Analisis Sejumlah Isu Sentral dalam LKPJ Bupati Situbondo 2023
Angka Kemiskinan Meningkat
Selama periode tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten situbondo mengalami peningkatan sebesar 0,12% Perlu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Situbondo selama periode tahun 2023? Perlu dilakukan monev dan dilaporkan secara sistematis sejumlah program penanggulangan kemiskinan Situbondo a.l: BIRULAH (Bikin Rumah Layak Huni); peningkatan kompetensi disabilitas, Bea Siswa Situbondo Cerdas, SEHATI. Untuk itu direkomendasikan agar mengimplementasi Perbup 99/2016 dilaksanakan secara konsisten untuk:
(1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
(2) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro; dan
(3) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Indeks pendidikan Situbondo 2023 (0,596) masih sangat rendah.
Kategori tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melaksanakan secara konsisten:
(1) Perda – Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;PERBUP 34/2021 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF,
(2) Peraturan Bupati Situbondo nomor 53 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di Kabupaten Situbondo;
(3)Merevitalisasi program keaksaraan fungsional (PKBM) mengacu bahwa sampai tahun 2023 sekitar 15,21 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Situbondo yang buta huruf;
Penurunan Kondisi Infrastruktur Jalan
Panjang jalan dalam kondisi BAIK pada tahun 2023 sepanjang 481,79 km dari tahun 2022 sepanjang 699,982 km, hal ini dikarenakan penurunan kondisi jalan dari kondisi BAIK menjadi SEDANG: 218,192 km. Untuk itu direkomendasikan:
(1) Perbaikan sistem pelaksanaan kegiatan Tutup Lobang (Tulob) jalan yang lebih responsive dengan keluhan Masyarakat, transparan penganggaran dan berkontribusi pada pemeliharaan jalan secara signifikan.
(2) Meningkatkan kinerja petugas pengawas jalan untuk mencegah ketidaksesuaian kapasitas muatan kendaraan dengan kelas jalan;
Angka Bayi Stunting Tinggi
Angka bayi stunting masih mencapai 30,9 %, kategori tertinggi di Jawa Timur mendorong evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting harus dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Tidak Mencapai Target
Untuk meningkatkan PAD, maka hendaknya ada Evaluasi keberhasilan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya untuk mengubah transaksi penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai instrumen dan kanal pembayaran elektronik untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi penerimaan pendapatan melalui infrastruktur yang aman dan handal.
Untuk mencapai hasil maksimal atas pemanfaatan anggaran daerah terhadap pelayanan publik, maka: (1)setiap kebijakan/program yang ada dalam APBD harus berdasarkan data terkait masalah, analisis solusi, isu strategis hasil Evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya. (2)Perencanaan lelang pengadaan di akhir tahun (n-1), eksekusi lelang di awal tahun (n), eksekusi lapangan minimal awal semester II. dan (3) Penganggaran daerah yang selektif dengan keputusan alokasi berdasar skala prioritas isu strategis IKU (RPJMD / RKPD);
