Sampai penghujung Tahun 2024, berbagai tantangan dan peluang baru dalam dunia pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional berada diseputar perubahan teknologi yang pesat dan tuntutan terhadap keterampilan SDM abad ke-21. Namun demikian ada satu isu pendidikan sampai akhir tahun 2024 yang tidak bisa diabaikan dan harus menjadi fokus utama para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas. Di Indonesia masih 2,2 juta anank ditemukan dalam status Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Rentan Tidak Sekolah (ARTS).
Sampai Tahun 2023 saja, sebanyak 2,2 juta anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Sementara di Jawa Timur tidak kurang dari 245 ribu ATS menjadi pekerjaan rumah sampai Tahun 2023. Pemerintah dan lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mempersempit kesenjangan ini. Ini mungkin termasuk investasi dalam infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pelatihan guru yang lebih baik, dan pengembangan program beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Upaya nyata memastikan penyediaan layanan publik pendidikan di daerah yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, harus semakin baik, melalui penguatan tata kelola kolaboratif untuk perbaikan layanan publik.
Komunikasi, koordinasi sekaligus kolaborasi terkait kebijakan penurunan ATS dan ARPS di antara tingkatan pemerintahan menjadi strategi kunci. Perbaikan harmonisasi dan implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan tata kelola penyediaan layanan pendidikan, baik melalui peningkatan kapasitas maupun komitmen pemerintah untuk menyasar kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan penyediaan layanan pendidikan.
Kompleksnya penyebab dan akar masalah Anak Tidak Sekolah membutuhkan kebijakan multidimenasi dan pelibatan multipihak. Kerangka upaya memastikan keberhasilan target kinerja pembangunan Pendidikan, khususnya ditandai dengan menurunnya angka ATS memerlukan, kolaborasi multi pihak. Baik di internal pemerintahan maupun bersama lembaga eksternal seperti organisasi filantropi, LSM, sektor swasta merupakan instrumen kerja yang mutlak dibutuhkan.
