Persentase penduduk miskin Jawa Timur tahun 2023 sebesar 10,35%, lebih tinggi dari angka rata-rata kemiskinan nasional yang telah berada 9,36%. Artinya dari total jumlah penduduk Jawa Timur, terdapat 4,1 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan tidak lebih dari Rp. 418 ribu per bulan. Besarnya jumlah pendudukan miskin Jatim ini, tercatat tertinggi dibandingkan […]
H. Ngedi Trisno Y (Ketua Komisi II DPRD) “Kita menyadari kalau RKA di Perubahan APBD sering disusun sekedar menampung surplus penerimaan daerah atau SILPA tahun lalu. Tanpa pembahasan serius tingkat RKA, kita tidak tahu mana yang pergeseran anggaran, mana yang penambahan anggaran untuk setiap kegiatan. Di pembahasan diperlukan Data Kinerja tahun kemarin dipaparkan terlebih dahulu […]
Di Tahun 2024 ini, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah penerima insentif fiskal pemerintah pusat yang tertinggi dari 38 Kab/kota di Jawa Timur. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berada di peringkat pertama dengan alokasi sebesar Rp. 32,6 miliar, disusul Kota Madiun di peringkat kedua yang menerima Rp. 32,5 miliar. Sementara daerah yang menerima paling sedikit […]
Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Jatim 2024 naik atau bertambah Rp. 2,3 Triliun dibandingkan APBD sebelum perubahan. Semula dianggarkan sebesar Rp. 33,2 triliun berubah menjadi sebesar Rp. 35,6 triliun. Publik Jawa Timur tentu berharap, penambahan belanja daerah ini tidak hanya kepentingan aktifitas operasional pemerintahan semata. Perubahan APBD 2024 harus menunjukkan pentingnya prinsip kehatian-hatian dan suportif […]
Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dilaksanakan oleh Pansus A DPRD Demak. Pansus yang diketuai oleh Drs. H. Syafii Afandi,S.Pd, melaksanakan serangkaian rapat internal dan diskusi tenaga ahli. Pansus juga beberapa kali menggelar sesi permintaan penjelasan dari Tim Eksekutif Pemkab Demak, khususnya dari BAPPEDA, sekaligus mendengar masukan dari BAPPEDA dan […]
Oleh: Madekhan Ali “Deteksi risiko kecurangan atau korupsi di lembaga birokrasi harus menjadi prioritas manajemen risiko. Karena korupsi mengancam eksistensi, pencapaian visi, misi, tujuan birokrasi” Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang […]
Analisis Sejumlah Isu Sentral dalam LKPJ Bupati Situbondo 2023 Angka Kemiskinan Meningkat Selama periode tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten situbondo mengalami peningkatan sebesar 0,12% Perlu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Situbondo selama periode tahun 2023? Perlu dilakukan monev dan dilaporkan secara sistematis sejumlah program penanggulangan kemiskinan Situbondo a.l: BIRULAH (Bikin Rumah Layak […]